Penyakit Mulut dan Kuku – Status dan Situasi

Updated: Agustus 2020

PMK di Indonesia dikenal sejak tahun 1887 dan pertama kali ditemukan di Pulau Jawa dengan tipe virus PMK yang beredar di Indonesia yaitu tipe O. Hanya ada tiga pulau atau wilayah yang dinyatakan tertular, yaitu Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Sedangkan batas darat antara Kalimantan dengan Malaysia Timur (Sabah dan Serawak), dan antara Irian Jaya dengan Papua Niugini (PNG), juga secara tradisionil dikenal sebagai wilayah bebas PMK.  Pemerintah Indonesia melaksanakan program pemberantasan secara besar-besaran yang dimulai sejak tahun 1974–1985.  Status bebas PMK yang diakui oleh OIE sejak tahun didapatkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990.

Sesuai dengan OIE Terrestrial Animal Health Code Chapter 8.8 (Article 8.8.2.), setiap negara anggota OIE perlu melaporkan situasi penyakit FMD untuk mempertahankan status sebagai Negara Bebas Penyakit Mulut dan Kuku Tanpa Vaksinasi.

Surveilans Penyakit Mulut dan Kuku

  1. Dugaan klinis

Dugaan PMK didefinisikan sebagai hewan rentan yang memperlihatkan kepincangan, lepuh pada lidah dan bibir, di dalam dan di luar mulut, serta dengan liur berlebih. Peternak/produser/pekerja kesehatan hewan dapat langsung melaporkan ke otoritas veteriner setempat atau mengirimkan pesan singkat/SMS terstandarkan ke iSIKHNAS, sistem informasi kesehatan hewan terpadu. Kode khusus PLL (untuk Pincang, Lepuh, dan Liur) melalui SMS akan dicatat dalam sistem sebagai dugaan PMK dan secara otomatis diteruskan oleh sistem kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan investigasi epidemiologi dan respons awal, selain juga ke laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan uji laboratorium.

Setiap dugaan PMK akan diinvestigasi. Investigasi awal dilaksanakan oleh dokter hewan yang berwenang di Dinas, lalu investigasi epidemiologis lanjutan dilakukan oleh Balai Veteriner atau Balai Besar Veteriner regional, sementara investigasi laboratorium dilakukan oleh Pusvetma sebagai laboratorium rujukan nasional untuk PMK. Setiap Puskeswan dan laboratorium veteriner dipersyaratkan untuk melakukan pengamatan (surveilans klinis) dan melaporkan setiap sindrom PMK sebagai bagian dari tugas mereka sehari-hari.

  1. Surveilans serologis

Program tahunan sero-surveilans tertarget diterapkan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menunjukkan bebas penyakit. Penilaian risiko dimasukkan sebagai bagian dari surveilans berbasis risiko. Beberapa faktor risiko untuk masuknya PMK pun dipertimbangkan, misalnya:

  1. Bertetangga/dekat dengan negara terinfeksi;
  2. Pemasukan daging dan produk daging illegal;
  3. Populasi besar dan densitas tinggi sapi dan babi;
  4. Peternakan babi yang mempraktikkan swill feeding; dan
  5. Distribusi provinsi/daerah yang mendapatkan daging impor dari India

Rancangan surveilans:

  • Selang kepercayaan: 95%
  • Design prevalence: 1%
  • 2-stage sampling: tahap pertama, kabupaten yang memiliki probabilitas tertinggi untuk dideteksi; tahap kedua, peternakan/rumah tangga.

Pemasukan hewan, daging, dan produk hewan yang memiliki risiko terhadap PMK

Pemasukan hewan rentan PMK

Indonesia mengimpor hewan yang rentan terhadap PMK hanya dari negara bebas PMK tanpa vaksinasi. Hewan-hewan ini diimpor sesuai dengan persyaratan OIE TAHC Bab 8.8. Indonesia mempersyaratkan ditunjukkannya sertifikat kesehatan hewan internasional yang menyatakan bahwa hewan-hewan tersebut:

  1. Datang dari negara yang bebas PMK di mana vaksinasi terhadap PMK tidak dilaksanakan;
  2. Tidak menunjukkan tanda-tanda klinis PMK pada hari pengirimannya;
  3. Dipelihara sejak lahir, atau setidaknya selama tiga bulan terakhir, di negara bebas PMK di mana tidak dilaksanakan vaksinasi terhadap PMK;
  4. Tidak melewati negara-negara yang tidak bebas PMK, atau dengan kata lain, datang melalui pengiriman langsung.

 

Pemasukan daging dan produk hewan lainnya

Indonesia mengimpor daging serta produk sapi beku dan dingin, juga daging dan produk babi beku dari negara bebas PMK di mana vaksinasi terhadap PMK tidak dilakukan. Indonesia mempersyaratkan ditunjukkannya sertifikat kesehatan hewan internasional yang menyatakan bahwa:

  1. Negara asal dinyatakan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku
  2. Daging diambil dari hewan yang lahir dan dipelihara, atau telah dipelihara setidaknya empat bulan, di negara asal – untuk ruminansia dan babi
  3. Daging berasal dari rumah potong yang telah disetujui, dan telah lulus uji ante-mortem dan post-mortem serta telah diproses sesuai dengan persyaratan saniter dan hygiene sehingga daging aman dan sesuai untuk konsumsi manusia
  4. Daging harus dikirim langsung dari negara asal ke titik pemasukan di Indonesia

Berdasarkan hsail resolusi OIE tahun 2020, Indonesia masih diakui sebagai Negara dengan Status Bebas PMK tanpa Vaksinasi