Pertemuan SEACFMD ke-19 di Thailand Tahun 2016

0
256

01

Pertemuan Koordinator Nasional Kampanye Penyakit Mulut dan Kuku di Asia Tenggara dan Tiongkok (SEACFMD) ke-19 dilaksanakan di Bangkok Thailand pada tanggal 17 sampai dengan 19 Agustus 2016. Pada pertemuan tersebut Indonesia diwakili oleh Drh. Syafrison Idris, M.Si yang menjabat Kepala Seksi Analisis Risiko pada Subdirektorat Perlindungan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan.

 

Epidemiologi PMK di Asia Tenggara dan Tiongkok

 

Salah satu agenda tetap Pertemuan Koordinator Nasional SEACFMD adalah penyajian situasi PMK di kawasan Asia Tenggara oleh OIE Sub Regional Asia Tenggara serta penyajian situasi PMK di negara anggota oleh Koordinator Nasional masing-masing negara anggota. Beberapa kejadian epidemiologi penting pada periode tahun 2015/ 2016 adalah sebagai berikut:

 

  1. Pada periode 2015/ 2016 untuk pertama kalinya dilaporkan outbreak yang disebabkan oleh virus PMK serotype O/India/2001d di Lao PDR dan Vietnam. Karakter genetik virus ini identik dengan virus yang beredar di India, sehingga dapat disimpulkan bahwa strain virus ini berasal dari India.
  2. Pada periode ini dilaporkan outbreak yang disebabkan oleh virus PMK serotype A/GVII di Myanmar untuk pertama kali dalam lima tahun terakhir. Virus ini identik dengan virus asal Rusia dan Tiongkok (2013) dan Thailand (2014 – 2015).
  3. Fakta tersebut menggambarkan situasi PMK di kawasan Asia Tenggara dinamis dan komplek serta membuktikan penyebaran virus antar kawasan dan di dalam kawasan Asia Tenggara sendiri.
  4. Kedua serotype virus tersebut menjadi ancaman serius bagi negara-negara anggota SEACFMD.
  5. Serotype O masih mendominasi virus PMK yang beredar di kawasan Asia Tenggara.

 

Hasil Pertemuan

 

  1. OIE SRR SEA akan menyusun policy paper tentang risiko dan pendekatan manajemen risiko serta kemungkinan melaksanakan analisis risiko. Selanjutnya akan diajukan kepada OIE SEACFMD Sub-Commission untuk mendapat persetujuan.

 

  1. Pada Pertemuan tersebut didiskusikan Roadmap SEACFMD 2020 yang mentargetkan Asia Tenggara dan Tiongkok bebas PMK pada tahun 2020. Sejak SEAFMD didirikan pada tahun 1997, Kampanye Penyakit Mulut dan Kuku di Asia Tenggara dan Tiongkok (SEACFMD) telah memasuki fase ke-5 (2015 – 2020). Secara umum tujuan setiap fase adalah sama, namun ada penekanan pengaturan, perencanaan stratejik dan konsolidasi. Sebagai instrumen untuk monitoring dan evaluasi mencapai Asia Tenggara dan Tiongkok bebas PMK tahun 2020 digunakan Progressive Control Pathway(PCP). 

 

 

  1. Akan dibentuk Regional PCP Evaluation Committee yang terdiri dari OIE, FAO, dan 2 Wakil Presiden OIE SEACFMD Sub-Commission untuk me-review permohonan penilaian status PCP untuk diajukan kepada OIE SEACFMD Sub-Commission untuk mendapat persetujuan.
  2. Kerangka kerja dan muatan SEACFMD Implementation Plan (2016-20) akan disunting oleh OIE SRR SEA untuk diajukan kepada OIE SEACFMD Sub-Commission untuk mendapat persetujuan.
  3. Para koordinator nasional akan memberi masukan terhadap konsep Roadmap Manuals dan akan difinalisasi oleh tim editorial yang terdiri dari OIE SRR SEA,  President dan dua wakil presiden untuk diajukan kepada OIE SEACFMD Sub-Commission untuk mendapat persetujuan.

 

  1. Kerangka kerja dan muatan Strategi Penelitian dan Pengembangan SEACFMD (2016-20) akan difinalisasi oleh OIE SRR SEA untuk diajukan kepada OIE SEACFMD Sub-Commission untuk mendapat persetujuan.

 

  1. Pertemuan “OIE SEACFMD Sub-Commission ke-23” sebagai forum pengarah tahunan SEACFMD akan dilaksanakan di Kamboja pada Maret 2017. Forum pengarah tersebut diketuai oleh OIE dengan anggota meliputi negara anggota, ASEAN, FAO dan lembaga donor yang memberikan kontribusi tahunan secara signifikan kepada program (US$150 000).

 

Relevansi Bagi Indonesia

 

  1. Mengingat dinamika situasi PMK global dan regional Asia Tenggara, serta berbagai faktor risiko/ determinan penyakit, yang juga berubah maka diperlukan kajian formal untuk menilai risiko masuk dan menyebarnya virus PMK ke Indonesia. Diperlukan pula kajian pendukung seperti analisis pasokan dan kebutuhan, analisis rantai nilai (VCA) dan analisis jejaring sosial (SNA)

 

  1. Surveilans pasif untuk deteksi dini maupun untuk menunjukkan bebas perlu dioptimalkan terutama menggunakan fungsi yang telah disediakan Surveilans aktif tertarget harus lebih berbasis risiko dengan terus menyempurnakan rancangan survei sesuai dengan hasil penilaian risiko.

 

  1. KIATVETINDO PMK perlu terus di-review, disosialisasikan dan disimulasikan. Pembelajaran dari simulasi sebelumnya dan tanggap darurat kasus terduga PMK perlu digunakan untuk menyempurnakan KIATVETINDO PMK. Mekanisme akses dana siap pakai (DSP) pada BNPB dan BPBD untuk pembiayaan tanggap darurat wabah PMK yang tengah dibahas perlu menjadi muatan untuk penyempurnaan KIATVETINDO PMK.

 

Indonesia bersama Brunei Darussalam, Filipina dan Singapura sebagai negara bebas PMK di kawasan Asia Tenggara berserta Sabah dan Sarawak sebagai zona bebas PMK dalam solidaritas ASEAN mendukung upaya untuk mencapai Asia Tenggara dan Tiongkok bebas PMK pada tahun 2020. Pada prinsipnya pengendalian dan pemberantasan PMK di Asia Tenggara dan Tiongkok juga mereduksi risiko bagi Indonesia.

penulis : drh. Syafrison, M.Si

LEAVE A REPLY