Workshop Penentuan Model MRA Terbaik Bidang Pertanian di Tingkat ASEAN

0
413

Pada tanggal 30-31 Agustus 2016 telah dilaksanakan workshop “first regional consultation on models for mutual recognition of ASEAN agricultural best practices”. Pertemuan ini dilaksanakan di ASEAN Secretariat, Jakarta – Indonesia. Maksud dan tujuan dari workshop ini adalah untuk menentukan model pengakuan yang saling menguntungkan (mutual recognition) antar negara di kawasan Asia Tenggara di bidang pertanian, khususnya dalam hal mengaktualisasikan konsep entitas tunggal dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/AEC). Selain itu, untuk diketahui bersama bahwa forum ini merupakan inisiasi pertama negara anggota ASEAN (AMS) untuk mengharmonisasikan kriteria agricultural best practices yang nantinya akan diakui bersama sebagai standar regional ASEAN.

Tantangan bagi Negara Indonesia, apabila dilihat dari sudut pandang persaingan dagang intra ASEAN di sektor pertanian (subsektor peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan), yaitu berada pada samanya jenis produk ekspor unggulan yang di perjualbelikan. Hal tersebut menyebabkan pangsa perdagangan komoditas pertanian intra ASEAN sangat kecil dengan kisaran ± 20-25% dari total perdagangan ASEAN. Oleh karena itu, perlu strategi peningkatan daya saing melalui diversifikasi produk sehingga produk yang dihasilkan memiliki ciri khas tersendiri, serta terstandar secara nasional dengan mengacu pada kriteria “agricultural best practices” regional ASEAN.

Pemenuhan terhadap standar menjadi sangat penting dan bahkan menjadi persyaratan secara legal dan dibenarkan dalam perdagangan. Penjelasan terhadap standar banyak diatur dalam TBT agreement diantaranya bahwa negara diberikan wewenang (otoritas) dalam penggunaan standar internasional suatu komoditas sebagai persyaratan dalam suatu perdagangan. Dengan adanya standar akan mempermudah komoditas dagang masuk ke dalam pasar, dan konsumen juga dapat mengambil manfaatnya sebagai bahan informasi untuk menilai baik atau buruknya suatu komoditas dagang. Karena itu, beberapa ahli menyatakan bahwa standar merupakan salah satu infrastruktur teknis dalam perdagangan internasional, regional dan domestik.

Fungsi pembuatan regulasi dapat diperankan oleh pemerintah suatu negara, yaitu dengan mewajibkan produsen dan/atau pemasok dalam menerapkan standar. Ini karena, suatu negara mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari bahaya keselamatan (safety), keamanan (security), kesehatan (bio health security) dan melindungi lingkungan. Hal ini yang menjadi landasan berpikir, bahwa sangat dimungkinkan menggunakan standar atau isi standar untuk dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan (legislation protection) yang harus dipatuhi oleh produsen dan/atau pemasok dalam memenuhi komoditas dagang.

Berikut ini adalah kriteria best agricultural practice yang telah disusun oleh ASEAN Secretariat, antara lain:

  • Good Agricultural Practice (GAP);
  • Good Agricultural Practice (GAP) Combinable Crops;
  • Good Animal Husbandary Practice (GAHP) for layer and broiler; dan
  • Good Aquaculture Practice (GAqP).

Industri memerlukan standar pada setiap siklus produksi. Suatu industri menerapkan standar, sejak awal dimulainya desain perencanaan mutu dan kualitas dari komoditas yang akan diproduksi, saat proses produksi, quality assurance & quality control bahkan distribusi, serta pemasarannya. Rekomendasi ahli standarisasi yang menjadi narasumber dalam workshop ini, bahwa industri pertanian terintegrasi yang berorientasi memproduksi produk pangan di kawasan ASEAN sekurang-kurangnya harus memenuhi standar, sebagai berikut:

  • ISO 22000:2005 – Food Safety – overall requirement;
  • ISO 22004:2005 – Guidelines for applying ISO 22000;
  • ISO/TS 22002-I:2009 – Specific prerequisites for food manufacturing;
  • ISO/TS 22002-3:2011 – Specific prerequisites for farming;
  • ISO/TS 22003-2007 – Guidelines for audit and certification bodies; dan
  • ISO 22005:2007 – Traceability in feed and food chain.

Selain itu, menurut narasumber tersebut bahwa untuk menyiapkan industri pertanian yang menghasilkan komoditas dagang yang dapat menembus pasar global, khususnya ke pasar Uni Eropa, United Kingdom, United State ataupun negara lainnya, industri pertanian yang dimaksud harus dapat memenuhi private voluntary standard lainnya, yaitu GLOBAL G.A.P.

Namun demikian, hampir semua delegasi EWG GAP, ASWGL dan ASWGFi kawasan ASEAN mempertanyakan, apakah penerapan private voluntary standard, seperti GLOBAL G.A.P menguntungkan atau dapat menjadi hambatan non tariff barrier. Serta, saat ditanyakan mengenai posisinya terhadap private voluntary standard, seluruh negara anggota ASEAN merujuk ke fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Private standard bisa menguntungkan tetapi juga bisa merugikan, sehingga perlu kajian lebih lanjut tentang private voluntary standard.

Pada sesi diskusi akhir, salah satu perwakilan dari masing-masing negara anggota ASEAN yang terpilih menyampaikan pandangannya terhadap konsep mutual recognitions arrangement (MRA) terbaik di sektor pertanian. Ada 5 (lima) bentuk konsep MRA yang ditawarkan oleh konsultan yang dikontrak ASEAN Secretariat dalam menyusun “Mutual Recognitions Models for the ASEAN Agricultural Best Practices”. Kelima model tersebut, antara lain:

a. Multilateral Arrangement for the Recognition of Equivalence of Agri-Food Standards;
b. Multilateral Arrangement for the Mutual Recognition of Agri-food CABs;
c. Multilateral Arrangement for the Mutual Recognition of Agri-food Standards and CABs;
d. Plurilateral Arrangement for the Recognition of Agri-food Standards and CABs; dan/atau
e. Industry-driven Standards Harmonization.

Setiap pernyataan dan pandangan terhadap pemilihan model MRA dari masing-masing delegasi yang terpilih dari setiap negara didokumentasi dan diplenokan dalam forum. Rekomendasi dari sidang pleno tersebut menghasilkan suatu bentuk model MRA terbaik, tanpa memilih salah satu model, tetapi mengkombinasikan 3 (tiga) bentuk model yaitu integrasi model a., model b., dan model c.

Penjelasan terhadap integrasi antara model a., model b., dan model c., yaitu ASEAN Secretariat diharapkan membentuk forum kerjasama antar lembaga (ASEAN Agrifood Sectoral) yang berwenang dalam melakukan standarisasi (akreditasi, sertifikasi dan inspeksi) pertanian di lingkup ASEAN. Dalam hal ini, model terbaik adalah ‘sistem regional tunggal’ di mana ASEAN Secretariat membentuk ‘komite sektoral gabungan’ yang terdiri dari lembaga standarisasi di subsektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Pada struktur komite sektoral gabungan, dibagi kembali menjadi 3 unit struktur organisasi baru, yaitu komite teknis (technical committee) GAP, komite teknis (technical committee) GAHP dan komite teknis (technical committee) GAqP.

LEAVE A REPLY