Otoritas Veteriner: Percepatan dalam Mendukung Iklim Berusaha Berbasis Risiko

0
31

Tangerang – Seiring terbitnya Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memandang perlunya pembahasan peraturan terkait yang memerlukan penyesuaian terhadap situasi terkini.

Salah satu amanah yang terdapat dalam Permentan 15/2021 adalah pengawasan oleh Otoritas Veteriner (Otovet). Peran Otovet sebagai pengambil kebijakan teknis tertinggi di wilayahnya masing-masing, merupakan jaminan keamanan hewan dan produk hewan yang akan diperdagangkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Namun demikian, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, penerapannya di tingkat provinsi dan kabupaten kota masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari jumlah provinsi yang telah memiliki Pejabat Otoritas Veteriner. Data dari Direktorat Kesehatan Hewan menunjukkan baru terdapat 21 dari 34 provinsi yang telah memiliki POV. Padahal keberadaan POV menjadi prasyarat bagi penerbitan sejumlah izin usaha seperti NKV.

Pengangkatan POV juga terganjal adanya penyederhanaan organisasi berupa penghapusan eselonisasi 3 dan 4. Sementara dalam Permentan 08/2019 tertulis syarat pengangkatan POV provinsi dan/atau kabupaten kota adalah pejabat administrasi dan pengawas. Hal ini kemudian yang mendasari perlunya dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, melakukan pembahasan peraturan Otoritas Veteriner pada tanggal 24-25 Mei 2021. Hadir bersama dalam pembahasan adalah Kelompok Bidang Hukum Ditjen PKH, PB PDHI dan FAO Indonesia.

Direktur Kesehatan Hewan, Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si dalam pembukaan acara berpesan bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dengan pendekatan One Health, perlu adanya penguatan otoritas veteriner yang terlaksana baik di tingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota. Selain menitikberatkan pada penguatan otoritas veteriner, Nuryani juga menyinggung pelaksanaan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) sub-urusan bencana khususnya bencana non alam akibat zoonosis di tingkat kabupaten kota yang membutuhkan pedoman dari Kementerian Pertanian.

“SPM itu wajib dialokasikan, teman-teman di daerah menunggu pengaturan dari kita (Ditjen PKH). Apalagi kemudian adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia. Kita sudah punya landasan hukum yang kuat untuk membuat rencana di lapangan,” pesan Nuryani lebih lanjut.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Koordinator Kelompok Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, drh. Heri Afdhal, menjelaskan bahwa percepatan pembentukan kelembagaan otoritas veteriner dan pengangkatan POV harus segera dilakukan. “Otoritas Veteriner itu diamanatkan dalam PP dan Permentan turunan Undang Undang Cipta Kerja, kalau tidak dilaksanakan artinya kita tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan iklim berusaha,” ujar Heri. Saat ini, identifikasi permasalahan telah dilakukan, dan tengah dilakukan kajian terkait penguatan otovet dan pelaksanaan SPM serta Inpres Nomor 4/2019 untuk pencegahan dan pengendalian zoonosis dalam pendekatan One Health di Indonesia yang lebih baik lagi.

Pewarta: Fuji
Penyunting: Mega

LEAVE A REPLY