Kementerian Pertanian Memperkuat Pengawasan Keamanan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) dari Luar Negeri ke Indonesia

0
365

Depok – Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) berupa produk hewan non pangan ke Indonesia masih sangat diperlukan. Hal ini disebabkan produksi dalam negeri yang terbilang masih rendah, khususnya produk Meat Bone Meal (MBM) sebagai salah satu formula pakan ternak yang banyak mengandung protein dan asam amino, sebagai asupan kecukupan nutrisi ternak, dengan harga relatif murah.

20210528_110334Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), produksi pakan di Indonesia meningkat kurang lebih satu juta ton per tahun. Produksi pakan di tahun 2018 sebanyak 19.500.000 ton, meningkat menjadi 20.700.000 ton pada tahun 2019, dan 21.700.000 ton di tahun 2020. Sementara estimasi produksi pakan di tahun 2021 sebanyak 21.750.000 ton.

Dari total produksi pakan tersebut 90% merupakan produksi pakan unggas. setara dengan 17.460.000 ton untuk tahun 2018, 18.630.000 ton untuk tahun 2019, 19.530.000 ton untuk tahun 2020 dan 19.575.000 ton untuk tahun 2021. 20210528_110338Penggunaan MBM di dalam pakan komplit secara umum berkisar 5% – 8%, tergantung pada harga atau ketersediaan sumber protein dan fosfor lainnya.

Pergeseran Kebijakan Impor

Pada awal tahun 2018 terjadi pergeseran kebijakan impor dari border ke post border, yang berimplikasi pada pengawasan dan pemeriksaan tata niaga impor post border. Komoditas BPAH yang melewati post border dan telah mendapatkan izin pemasukan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, tetap harus dilakukan pengawasan bahkan pada saat barang sudah berada di luar kawasan kepabeanan. Pengawasan tersebut dilakukan karena BPAH memiliki risiko tinggi sebagai salah satu media penularan penyakit hewan.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Kesehatan Hewan, Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, menyampaikan bahwa pengawasan BPAH bertujuan menjamin pakan dan/atau bahan pakan asal hewan yang diproduksi, diedarkan, sampai diberikan kepada ternak tetap terjaga keamanannya. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman wabah PHMS dan penyakit eksotik, sehingga mengurangi dampak kerugian sosial ekonomi yang dapat ditimbulkan. “Pengawasan pemasukan BPAH merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran BPAH Ke dan Dari Wilayah Negara RI,” sambungnya.

Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi dan peningkatan pengawasan BPAH melalui pertemuan teknis yang membahas persyaratan teknis kesehatan hewan pemasukan dan pengawasan keamanan BPAH, yang dilakukan di Depok pada Selasa (06/04). Pertemuan melibatkan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Direktorat Kesmavet Ditjen PKH, Direktorat Pakan Ditjen PKH, Balai Besar dan Balai Veteriner, dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.20210528_110342

Dinas provinsi dan kabupaten/kota mendukung persyaratan dokumen teknis untuk pemasukan BPAH dari luar negeri ke Indonesia. Pengawasan pemasukan dan keamanan BPAH akan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dari beberapa unsur, antara lain Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi, Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, Dokter Hewan Berwenang atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawas komoditas peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempertimbangkan lalu lintas BPAH antar provinsi/kabupaten/kota yang tinggi, maka diperlukan informasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk mematuhi peraturan dan ketentuan tentang lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya antar kabupaten/kota atau provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu komunikasi dan koordinasi dengan dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sangat diperlukan. Adapun target pelaku usaha untuk pengawasan pemasukan dan keamanan BPAH adalah pabrik pakan (feed mill), distributor, trader, dan peternak.

Harmonisasi dan sinkronisasi data antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi kunci penting terhadap identifikasi pelaku usaha yang melakukan pemasukan BPAH, Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT) dan Fish Meal, untuk mengantisipasi penyimpangan dan penyalahgunaan izin impor yang diterbitkan oleh masing-masing K/L.

Pewarta: drh R. Enen Rina R. M, drh Riena Carlina,
Penyunting: drh. Megawaty Iskandar

LEAVE A REPLY