Kementerian Pertanian Meningkatkan Kompetensi Auditor Kesehatan Hewan Guna Mencegah Masuknya Penyakit Hewan Melalui Impor

0
388

Bogor – Program jangka panjang Kementerian Pertanian dalam menekan angka ekspor produk pertanian, tampaknya mulai memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Pada akhir tahun 2020 angka impor produk pertanian turun sebesar 10%. Namun demikian, arus impor untuk beberapa komoditi masih tetap dipertahankan guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan, impor ditopang oleh kelompok ternak, hasil ternak, dan obat hewan.

Importasi produk peternakan dan kesehatan hewan perlu dibentengi secara ketat agar tidak terjadi penularan penyakit hewan dari produk yang masuk ke Indonesia. Pemerintah wajib memastikan unit usaha negara asal telah melalui proses audit kesesuaian standar yang berlaku. Kompetensi auditor menjadi salah satu kunci utama dalam menjamin kualitas produk yang masuk ke Indonesia bebas dari penyakit hewan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerja sama dengan Balai  Besar Pelatihan Kesehatan Hewan  (BBPKH) Cinagara melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis petugas dalam melakukan audit/inspeksi kesehatan hewan.

dsc_0852

Bimbingan teknnis diselenggarakan selama tiga hari dari tanggal 14 sampai 16 April 2021 di Hotel Horison Ultima Bhuvana Ciawi Bogor dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu guna memperluas jangkauan peserta, pelatihan juga dilakukan secara daring untuk perwakilan dari setiap substansi kelompok lingkup Direktorat Kesehatan Hewan dan BBPKH Cinagara-Bogor.

“Seorang auditor harus menjunjung tinggi etika, independen, dan netral.” Demikian Direktur Kesehatan Hewan, Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D, menekankan dalam sambutannya.

Fadjar juga mengatakan, bahwa bimbingan teknis ini dilaksanakan untuk mengimbangi adanya peningkatan pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kompetensi auditor dibutuhkan dalam dalam menghadapi pergeseran kebijakan impor dari border ke post border, serta upaya pencegahan masuknya penyakit hewan melalui jalur impor.

dsc_0994

Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan melalui produk asal ternak yang diimpor dari negara luar, dilakukan dengan serangkaian audit berupa pengisian kuisioner serta checklist persyaratan negara asal dan unit usaha pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH). Dokumen-dokumen ini nantinya menjadi tolak ukur awal penilaian status kesehatan hewan di suatu negara yang akan melakukan impor ke Indonesia. Untuk itu, dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan kuisioner dan checklist sebagaimana disebut di atas, dengan menghadirkan pemateri ahli di bidangnya, di antaranya adalah Drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil, Ph.D, Prof. Dr. Drh. I Wayan Teguh Wibawan, M.S, dan Dr. Drh. Denny Widaya Lukman, M.Si.

BPAH yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia harus melalui 2 (dua) tipe persetujuan, yaitu persetujuan negara asal dan persetujuan unit usaha. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, terdapat 3 (tiga) tahap yang harus dilalui, yaitu kajian dokumen (desk review), kajian lapang (onsite review) dan evaluasi hasil onsite review.

“Dalam melakukan kajian, seorang auditor harus memiliki standar dan menjunjung tinggi profesionalitas veteriner dalam mengambil keputusan,” ujar Tri Satya Putri saat mengisi materi. Penilaian dan keputusan yang diambil seorang auditor seyogyanya berdasarkan pertimbangan teknis yang melindungi negara dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Senada dalam menyikapi profesionalitas auditor, Kepala BBPKH Cinagara Bogor, Drh. Wisnu Wasisa Putra MP, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Bimtek ini sejalan dengan arah pengembangan SDM Pertanian. “Kita menginginkan agar SDM memiliki basis kompetensi yang berdaya saing, di samping pengembangan sistem standardisasi dan keprofesian sektor pertanian,” ujarnya menutup kegiatan Bimtek ini. (red)

 

 

 

Pewarta: Drh. R. Enen Rina & Drh. Riena Carlina

Penyunting: Drh. Megawaty Iskandar

LEAVE A REPLY