Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan

0
2063

Sebuah kebijakan yang sangat ditunggu di dunia obat hewan akhirnya keluar pada bulan Mei 2017. Hal ini memberikan jawaban atas perbincangan nasional mengenai langkap apa yang dilakukan pemerintah selaku regulator dalam menyikapi penggunaan antibiotik pada pakan yang sering disebut sebagai Antibiotic Growth Promotor (AGP). Masalah ini tidak hanya menjadi topik hangat di tingkat pelaku usaha dan peternak, akan tetapi juga para akademisi serta pihak pemerintah, tentu bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menyelesaikan hal tersebut. Masalah AGP tidak hanya menyangkut dunia peternakan dan kesehatan hewan, akan tetapi telah menjadi isu globat terkait Antimikrobia Resistent yang telah terjadi pada manusia karena dikaitkan dengan penggunaan antibiotik pada hewan yang akan menyebabkan resistensi pada manusia. Perkembangan Antimikroba resistensi (AMR) menimbulkan ancaman kesehatan global secara signifikan terhadap populasi di seluruh dunia. Dengan pertumbuhan perdagangan dan perjalanan global, mikroorganisme dapat menyebar dengan sangat cepat sehingga tidak ada satupun negara yang bisa terbebas dari ancaman AMR baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Tanpa langkah yang efektif dan tepat, kematian manusia dari dampak AMR diperkirakan meningkat dari 700.000 kematian global pada tahun 2014 menjadi lebih dari 10 juta pada tahun 2050. Peraturan Menteri Pertanian tentang klasifikasi obat hewan juga merupakan langkah awal dari regulasi obat hewan dalam penggunaan antibiotik yang bijaksana dalam rangka mendukung Antimikrobia Resisten (AMR) serta sebagai dasar Pemerintah dalam kebijakan penggolongan obat hewan berdasarkan tingkat bahaya obat hewan dalam penggunaannnya.

Dasar dari pembuatan Peraturan Menteri Pertanian tentang klasifikasi obat hewan No 14 Tahun 2017 adalah bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian No 806/Kpts/TN.260/12/94 tentang klasifikasi obat hewan yang dibuat pada tahun 1994 dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat hewan. Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan ke dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Obat Hewan.

Maksud dari Surat Keputusan Menteri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat hewan karena terdapat perbedaan pada peraturan menteri yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang pada UU No 18 Tahun 2009, seperti pada pasal 22 ayat c yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan. Sedangkan pada Keputusan Menteri Pertanian No 806/Kpts/TN.260/12/94 yang dibuat pada tahun 1994, belum diatur adanya pelarangan antibiotik pada pakan. Perbedaan lain adanya beberapa zat aktif yang dalam perkembangan zaman sekarang telah dilarang penggunaannya karena dianggap berbahaya, belum diatur dalam Keputusan Menteri. Klasifikasi virus seperti Newcastle Disease (ND), Infectious Bronchitis (IB) dan Egg Drop Syndrome (EDS) yang pada tahun 1994 belum semua dimasukkan sebagai obat keras, dalam perkembangan zaman sekarang semua virus masuk dalam klasifikasi obat keras. Apabila masuk dalam klasifikasi obat keras, maka pelaksanaanya harus dengan resep dokter hewan dan dibawah pengawasan dokter hewan, sehingga pengawasan obat hewan di lapang lebih effektif.

Regulasi obat hewan khususnya mengenai pelarangan penggunaan (Antibiotik Growth Promotor) AGP dalam pakan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No 14 tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan, pelarangan AGP akan effektif berlaku mulai Januari 2018. Pelarangan ini berlaku pada antibiotik sebagai imbuhan pakan (Feed Additive), sehingga semua antibiotik harus digunakan sebagai terapi dan masuk sebagai obat keras yang dalam pelaksanaannya dibawah pengawasan dokter hewan, akan tetapi untuk penggunaan antikoksi tetap diperbolehkan. Pelarangan ini sebagai amanat Undang-undang No 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun PERMENTAN Klasifikasi Obat Hewan Bab pertama berisi ketentuan umum yang memuat definisi. Pada bab kedua membahas jenis sediaan obat yang terbagi atas biologik, farmasetik, premiks dan obat alami apabila berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. Klasifikasi obat hewan terdiri atas obat keras, bebas terbatas dan bebas. Obat keras hanya diperoleh dengan resep dokter hewan dan dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan. Bahan diagnostik yang mengandung obat keras dan obat hewan yang diberikan secara parenteral diklasifikasikan kedalam obat keras. Obat hewan disediakan oleh produsen, importir, distributor dan depo obat hewan yang telah memiliki izin usaha obat hewan.

Pelarangan penggunaan obat hewan berdasarkan penggunaan dan zat aktif terhadap ternak yang produk untuk konsumsi manusia dilakukan untuk :

  1. Mencegah terjadinya residu obat hewan pada ternak berupa antibiotik imbuhan pakan yang terdiri atas produk jadi sebagai imbuhan pakan (feed additive) dan bahan baku yang dicampur dalam pakan.
  2. Mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengonsumsi produk ternak.
  3. Karena sulit didegradasi dari tubuh hewan target.
  4. Menyebabkan efek hipersensitif, karsinogenik, mutagenik dan teratogenik pada hewan dan/atau manusia, mencegah penggunan pengobatan alternatif bagi manusia.
  5. Mencegah timbulnya resistensi mikroba patogen.
  6. Obat hewan yang tidak ramah terhadap lingkungan.

Dalam hal keperluan terapi, antibiotik dapat dicampur dalam pakan dengan dosis terapi dan lama pemakaian paling lama 7 (tujuh) hari.

Pembinaan dan pengawasan penerapan klasifikasi dan penggunaan obat hewan dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya oleh kepala Dinas kabupaten/kota, Gubernur yang dalam pelaksanaannya oleh kepala Dinas Provinsi, Menteri yang dalam pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pembinaan dilakukan melalui bimbingan teknis, supervisi, diseminasi, sosialisasi dan advokasi berkelanjutan. Apabila ada obat hewan yang diduga memiliki khasiat dan dampak sebagai obat keras, dilakukan pengkajian oleh Komisi Obat Hewan (KOH) dan dicabut nomer pendaftarannya dan jika akan diedarkan wajib didaftarkan kembali. Produk sebagai imbuhan pakan (feed additive) dan golongan beta 1-adrenergic agonist yang telah memiliki nomor pendaftaran dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2017, apabila nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya sebelum tanggal 31 Desember 2017, maka dilarang untuk didaftar ulang dan apabila masih dalam proses pendaftaran, maka proses pendaftaran dihentikan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menerbitkan surat persetujuan pemasukan untuk pemasukan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 30 September 2017. Setelah tanggal 31 Desember 2017 dilarang untuk diedarkan dan digunakan. Demikian Peraturan Menteri Pertanian mengenai Klasifikasi Obat Hewan, semoga dengan adanya peraturan ini memberikan manfaat bagi dunia Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya dibidang obat hewan.

LEAVE A REPLY